Artikel ini mengurai benang kusut kebijakan perberasan nasional. Di saat Kementerian Pertanian mengklaim surplus produksi dan swasembada, pemerintah melalui Bulog justru aktif melakukan impor beras. Analisis ini menggali akar masalah dari perbedaan data, tantangan distribusi, dan anomali pasar yang menyebabkan polemik impor ini terus berulang setiap tahun.
Setiap menjelang musim panen atau periode tertentu, publik disuguhkan dengan “perang data” antara lembaga pemerintah. Kementerian Pertanian merilis data surplus berdasarkan metodologi tertentu, sementara Kementerian Perdagangan dan Bulog menyoroti kenaikan harga di pasar yang mengindikasikan kelangkaan pasokan. Perbedaan data fundamental ini menjadi akar dari kebijakan yang reaktif dan tidak terkoordinasi.
Masalahnya seringkali bukan pada produksi, tetapi pada pasca-panen dan distribusi. Petani kecil menghadapi masalah klasik: harga anjlok saat panen raya karena kurangnya fasilitas penyimpanan (gudang) dan sistem logistik yang tidak efisien. Di sisi lain, Bulog kesulitan menyerap gabah petani dengan harga yang layak, sementara beras impor dianggap lebih mudah dan cepat untuk menstabilkan harga di perkotaan.
Polemik ini menunjukkan kegagalan struktural dalam mengelola rantai pasok pangan strategis. Selama data tidak terintegrasi, infrastruktur logistik tidak dibenahi, dan mafia beras masih bermain, Indonesia akan terus terjebak dalam paradoks: surplus di data, tetapi impor di kenyataan. Ini merugikan petani saat panen dan memberatkan konsumen saat harga naik.
